Perjalanan dinas lpdb. 37, ll kab. Perjalanan dinas lpdb

128 per hari untuk golongan B, lalu US$ 583 atau setara Rp 8. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. 30 s/d 16. c. Gambar 4 use case diagram masing±masing. Pejabat yang memberi perintah 2. (2) Batas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a khusus untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Perjalanan Dinas Pegawai Negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 113/PMK. 24, BD. Selanjutnya, pelaksanaan tiga paket pekerjaan gedung dan bangunan pada tiga OPD putus kontrak dan pengembalian uang. Kemudian platform lainnya adalah Transaksi Cashless untuk seluruh pembayaran pelaksanaan belanja dengan menggunakan Cash Management System. com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( LPDB -KUMKM) menyiapkan sejumlah cara untuk menyalurkan dana bergulir pada tahun ini. 11/2005; Permensekneg No. 00-11. 3. 000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari; dan b. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI. membuat nota dinas, membuat softcopy rencana kerja, notulensi, akta pendirian, dan kertas kerja penilaian kesehatan koperaasi, serta menginput data laporan keuangan untuk LPDB. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. Alur dan Hasil. beban kerja berlebihan yang mengakibatkan ke-tidakefisien-an dan ke-tidakefektif-an perjalanan dinas tersebut. com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan terkait biaya perjalanan dinas pegawai negeri sipil ( PNS) untuk tahun anggaran 2024. perjalanan dinas luar daerah surat perintah tugas diterbitkan oleh: 1. 1. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam, Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD. SOP: 20/TMPA/2017 Tanggal Penetapan 19 Juni 2017 Tanggal Revisi Revisi ke- 1. JAKARTA, KOMPAS. Jun 7, 2022 · Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) Supomo. mereka yang diterima untuk jabatan Negeri: dari tempat tinggalnya ke tempat kedudukan yang Sedangkan untuk CMS adalah inovasi LPDB-KUMKM dari sisi keuangan untuk mendukung transaksi cashless untuk seluruh pembayaran pelaksanaan belanja dengan CMS. Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi penyaluran dana bergulir fiktif di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2013. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir bagi pembiayaan KUMKM Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah; 17. (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 4. "Dari sisi tata kelola kearsipan kami juga melakukan pembenahan dengan menandatangani Komitmen Bersama Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Ke a. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk. c. 26. Perjalanan dinas. Paser No. Pendahuluan Pada DPRD Kabupaten Garut data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah. V1. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk kepentingan negara, dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar batas wilayah Republik. Menginap selama lebih dari 14 (empat belas) hari, sampai 30 (tiga puluh) hari dibayarkan 75% (tujuh puluh lima. Jakarta -. yang dipilih pimpinan atau yang ditentukan oleh lembaga/perusahaan) 6. Kemudian, kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada dua OPD sebesar Rp 423 juta. terdiri atas: Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam. Kepala Ruangan 2. Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tetap dan Pihak Lain. 17. Pasal 6 (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. Mulai dari PNS dan ASN, PPPK, hingga tenaga honorer. com. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI * Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi Politeknik Negeri bali 2019 * WAKTU PELAYANAN PELAYANAN : - Pembuatan Paspor Baru 3 (tiga) hari kerja sudah termasuk exit permit dan rekomendasi visa Exit permit dan rekomendasi visa 2 (dia) hari kerja Senin – Kamis Pukul 08. 19. 05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap. Perjalanan Dinas luar daerah di dalam pulau jawa; 2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini saya sampaikan. E. Uang representasi dan;dan 5. Tujuan dilaksanakan PKL adalah agar praktikan memperoleh wawasan, pengetahuan, serta pengalaman dari semua kegiatan yang17. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Perjalanan Dinas perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali; b. 05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara RepublikSelain itu, Geodinas yang merupakan aplikasi pemantauan perjalanan dinas LPDB-KUMKM secara digital melalui geotagging, dan efisien atau paperless. id - Aplikasi Proses Proposal Koperasi lpdb-dashboard. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kabupaten; serta c. Perjalanan dinas sendiri pada dasarnya merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh karyawan dari suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam daerah dan luar. bahwa perjalanan dinas lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto harus ditata secara transparan dan akuntabel ; b. A. 4/Per/M. bahwa ketentuan tentang Perjalanan Dinas Pegawai telah diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 007. perjalanan dinas olehPNSyangmenduduki jabatan st:ruktural (Eselon Il,EselonIII, EselonIVdan EselonV); c. detasering di luar Tempat Kedudukan; b. (1)Perjalanan dinas termaksud padal pasal 1 ayat (1) peraturan ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan Negara, yaitu: a. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara, dari tempat bertolak di dalam negeri ke tempat tujuan luar negeri. Author Agent 009 Servicedesk Date Created Jan 3, 2022. Ahmad Baihaki 1. Perjalanan Dinas luar daerah di luar pulau jawa; c. Memenuhi kebutuhan perjalanan dinas yang dibiayai dari internal Institusi,. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. 22. 39,51 trilyun dan 2018 sebesar Rp. 16. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan dari Kepala Divisi Manajemen Risiko LPDB-KUMKM mengenai hasil kunjungan/ on the spot (OTS) ke KOHIPPI Sukabumi Nomor. 43) Tidak perlu diisi/ dikosongkan. id - ABSENSI - LPDB-KUMKM proposal. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah. Latar Belakang Dalam mengelola perjalanan dinas seorang Sekretaris diharapkan agar selalu siap untuk mengatur segala sesuatu yang diharapkan. Penajam Paser Utara No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. id - PERJALANAN DINAS LPDB KUMKM silakin. Provinsi Jawa Barat perjalanan dinas luar kota Rp430. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dibebankan pada APBN berdasarkan Surat Tugas. melakukan konsultasi, kooordinasi serta pertemuan lainnya; c. ( 0266 ) 531466 Sukabumi-Jawa Barat Agenda Perjalanan Dinas No Waktu Kegiatan Tempat Keterangan 01 08. LAMPiRAN_pergub jln dinas. - Perjalanan dinas diartikan. Sementara untuk di dalam kota lebih dari 8 jam, maka uang harian perjalanan dinas PNS yang didapatkan sebesar Rp 230. Biaya transportasi perjalanan dinas dibayarkan secara at cost dengan disertai bukti pengeluaran riil, dengan pengaturan sebagai berikut: a. pdf. Dilansir dari laman Kemenkeu, berikut jadwal gelombang 1, yaitu: Pembukaan pendaftaran beasiswa umum: 4 Mei 2021. B. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; c. Pemerintah Daerah dalam melakukan Perjalanan Dinas harus memiliki dokumen administrasi Perjalanan Dinas. ac. perjalanan-pindah; b. Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2020, berisi tentang: 1. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan. Jun 20, 2022 · Prinsip Perjalanan Dinas. 05/2015}; Permohonan izin paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan; {Inpres No. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat sebagai tanda bukti untuk melakukan perjalanan dinas dengan jangka waktu yang ditentukan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020. Provinsi DKI Jakarta, perjalanan dinas luar kota per hari Rp530. Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi: 1) Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; dan 2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota. Daftar pengeluaran riil adalah Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berisi rincian dan jumlah biayaMenetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. Dengan pertimbangan untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri yang lebih efisien dan efektif, pada 5 Desember 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturna Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 181/PMK. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan. Kedua, menunjukkan hasil negatif tes Covid-19 berdasarkan tes PCR atau uji cepat, maupun surat keterangan sehat yang diperoleh dari dinas. WAKTU DAN TEMPAT Waktu Pelaksanaan: 10 s/d 12. Sudarmono 2. Perjalanan Dinas luar Daerah; dan c. A. Perjalanan Dinas Dalam Pemerintahan. 000 Tabel IId. A. Peraturan Rektor ITB Nomor 365/SK/I1. 22. Perjalanan Dinas inovasi modernisasi laporan perjalanan. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi. mengikuti pendidikan kedinasan, bimbingan teknis atau sejenisnya; b. Perjalanan Dinas Pindah; 6. melakukan konsultasi, kooordinasi serta pertemuan lainnya; c. Judul. untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebesar Rp. Pelaksanaan. Uang harian perjalanan [email protected] Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan aturan terbaru yang mengatur standar biaya perjalanan dinas ASN, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya. perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas; dan 8. Berikut adalah 3 contoh surat tugas perjalanan dinas yang baik dan benar, yang bersumber dari website Kabupaten Belitung Timur, Dinkes Jateng, dan laman resmi Bangka: 1. perjalanan dinas dalam daerah; b. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. 2/2012 tanggal 5 Oktober 2012. Di era ini, ruang maya dan ruang fisik terintegrasi sehingga mempermudah dan mempercepat segala hal. Biaya Perjalanan Dinas 1 Halaman 1 dari 8 BIAYA PERJALANAN DINAS Proses Penanggungjawab Tanggal Nama Jabatan Tanda tangan 1 Perumusan Ir. KBRN, Jakarta: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus berJENIS PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Perjalanan dinas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu : a. 3 Lumintang, Denpasar, Telp. Tanggal berangkat. 4 Maksud mengadakan Perjalanan Dinas 5 Alat angkutan yang dipergunakan 6 a. (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana. (5) Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi hanya bolehPerjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Adapun Standar Biaya Masukan terbaru tentang perjalanan dinas untuk dana yang bersumber dari APBN yaitu sebagai berikut. Latar Belakang Perjalanan dinas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara baik pusat maupun daerah dengan sumber dana APBN maupun APBD, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk. 2. 224 (Kurs Rp [email protected] miliar kepada 21 mitra. com- Sebanyak dua Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat kasus korupsi tunjangan perjalanan dinas. SK LAMP 1 PERUB PERJAL 18844-440-2014. mengikuti pendidikan kedinasan, bimbingan teknis atau sejenisnya; b. Itu belum termasuk biaya representasi yang ditetapkan sebesar Rp 250 ribu per hari untuk pejabat negara ke luar kota, Rp 200 ribu per hari untuk pejabat eselon I dan Rp 150 ribu per hari. Maklum, pada saat itu pemerintah memang sangat membatasi perjalanan dinas PNS sejalan dengan merebaknya COVID-19. Undang-Undang 25 Thn 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. 15. harus memperoleh surat perintah perjalanan dinas dari Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna. √ 1) √ 1) √ 1) Sesuai penugasan - c. Pasal 91 (1) Pegawai yang dipindahkan dapat diberi uang pesangon pindah kecuali di tempat yang baru mendapat perumahan. b. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, uang saku perjalanan dinas anggota DPRD ke Jakarta, yang sebelumnya bisa sebesar Rp1,2 juta. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. II. e-Perjadin dikembangkan dengan menggunakan basis data terpusat, multipengguna, multiunit kerja, dan multisatuan kerja. (2)TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN WAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, Menimbang a. Dasar : Surat Perintah Tugas Kepala UPT Puskesmas Kuok Nomor : 445/PKM-KUOK/ /2023/ Tanggal : . Aug 18, 2023 · Kemenkeu Luncurkan Sistem Elektronik Perjalanan Dinas. perjalanan-dinas. · Memiliki badan usaha dan legalitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kalimantan Selatan No. bahwa Peraturan Bupati Nomor : 1 Tahun. 25. Bebanga 4. Bagian Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan salah satu bagian dari Divisi Pengkajian dan Evaluasi, Direktorat Pengembangan Usaha yang memiliki tugas berkaitan dengan memonitoring dan mengevaluasi mitra LPDB pasca peminjaman dana usaha. Dasar : Surat Tugas Nomor : 094/462 /ST-RS/XII-2021. Berikut ini merupakan keterangan dari alur. 05/2015}; Permohonan izin paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan; {Inpres No. Ketentuan Umum. Anggaran perjalanan dinas ini setahun di. Perjalanan Dinas Jabatan untuk pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3. Pasal 91 (1) Pegawai yang dipindahkan dapat diberi uang pesangon pindah kecuali di tempat yang baru mendapat perumahan. 02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 b) PMK Nomor 32/PMK. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK. mengikuti pendidikan kedinasan, bimbingan teknis atau sejenisnya; b. Perjalanan Dinas Mutasi adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Keputusan Mutasi. KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi dan. semarak.